Menjemput Pajak, Menguatkan Daerah: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

Pendahuluan: Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan dalam mendukung pendapatan asli daerah. Namun, pemungutannya di Kabupaten Sambas belum optimal, ditandai oleh masih rendahnya kepatuhan masyarakat, luasnya wilayah dan keterbatasan akses pelayanan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam operasional Samsat Keliling. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan mekanisme pemungutan konvensional, tetapi juga mengembangkan strategi pelayanan, sosialisasi, dan penertiban untuk mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah.

Tujuan Penelitian:  Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dan peran pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sambas dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan, khususnya berkaitan dengan akses pelayanan, sosialisasi, penertiban, kepatuhan hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi geografis wilayah.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan pada UPT PPD Wilayah Singkawang yang berfokus pada wilayah Samsat Sambas. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap koordinator serta pegawai Samsat, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pemungutan, strategi pemerintah daerah, serta peluang dan tantangannya.

Temuan Utama Penelitian: Penelitian menemukan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sambas berlangsung melalui tiga mekanisme utama, yaitu sosialisasi berjenjang, operasi gabungan untuk meningkatkan kepatuhan, dan strategi “jemput bola” melalui gerai pelayanan serta Samsat Keliling. Kebaruan penelitian terletak pada temuan bahwa perluasan akses pelayanan menjadi strategi penting dalam menghadapi karakteristik geografis Kabupaten Sambas, tetapi belum sepenuhnya optimal karena rendahnya kepatuhan hukum masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak membutuhkan kombinasi antara pendekatan pelayanan dan penegakan kepatuhan.